Konsekuensi dari sistim politik demokrasi adalah adanya beda pendapat dalam berbagai macam hal untuk pencarian solusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Diskusi, protes, demo, dan dialog merupakan mekanizmu dari demokrasi itu, sehingga tidak mengherankan beda pendapat dalam sebuah organisasi kecil bahkan organisasi pada tingkat Negara sekalipun adalah hal yang lumrah.  Dan tidak dianggap sebagai penghalang.

Timor-Leste adalah Negara baru yang dalam prosesu penyelenggaraan Negara, mengadopsi sistim demokrasi, sehingga proses pembangunan demokrasi [democracy building] hingga saat ini masih dalam tahap transisi menuju demokrasi mapan. Tentu, ini akan sangat bergantung pada bagaimana semua elemen bangsa ini dewasa dalam hal berdemokrasi, sehingga kualitas demokrasi bisa terjaga. 

Untuk menjaga kualitas demokrasi itu dan membuat rakyat Timor-Leste dewasa dalam berdemokrasi, peran media pers untuk saat ini sangatlah diperlukan. Media memang punya peran penting dalam hal pembentukan opini publik. Kualitas demokrasi itu terjamin apabila ada komunikasi yang baik antara yang memerintah dan yang diperintah melalui media sebagai sebuah instrumen demokrasi. Tanpa media pers sangat tidak mungkin para politisi dapat berkomunikasi dengan rakyatnya di tingkat akar rumput. Media akan melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik jika kebebasan pers terjamin.

Karena pers yang bebas hanya terjadi di negara-negara demokratis, bukan di negara-negara otoriter yang cenderung militeristik. Hanya demokrasilah yang bisa menjaga kebebasan pers dan hanya media perslah yang bisa menjamin suatu masyarakat itu demokratis melalui publikasinya sehingga hak publik untuk mengetahui terpenuhi. Demokrasi tanpa kebebasan pers itu bukan demokrasi, tapi itu adalah autoritarian. 

Dalam sebuah diskusi dengan Ketua Dewan Pers Indonesia, Profesor Dr. Bagir Manan, SH., M.C.L di Aula Konferensi Dewan Pers, Jakarta. Kami peserta pelatihan jurnalistik, saya dan beberapa teman peserta sempat menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh para jurnalis Timor-Leste, terutama isu pendirian Dewan Pers [Konsellu Imprensa]. Bagi kami, ini merupakan kesempatan emas untuk berdiskusi dengan Ketua Dewan Pers Indonesia, Direktur Ekeskutif Lembaga Pendidikan Pers Dr. Soetomo (LPDS), Priambodo RH dan para anggota Dewan Pers lainnya.

Profesor Bagir mempunyai pengetahuan hukum yang luarbiasa karena beliau adalah mantan Ketua Mahakama Agung Republik Indonesia. Hanya dalam dua tahun, ketika ditunjuk menjadi ketua Dewan Pers, Profesor Bagir telah menulis beberapa buku tentang kebebasan pers di Indonesia dan bagaimana menjaga kebebasan pers itu. Sedangkan Priambodo RH selain direktur esekutif LPDS juga wartawan LKBN Antara/News Agency yang mempunyai pengetahuan jurnalisitik mumpuni dan berpengalaman dalam menyelesaikan problem delik pers beberapa tahun terakhir bersama Dewan Pers. Sebelumya, kami juga membahas isu ini dengan Ketua Dewan Pers terdahulu, Atmakusumah Astraatmadja di kediamannya. Pada kesempatan itu banyak hal dan masukan yang kami peroleh dari pak Atma.

Alasan kami menyampaikan isu pendirian Dewan Pers Timor-Leste kepada kawan-kawan di Dewan Pers Indonesia dan LPDS adalah karena isu tersebut telah memunculkan pro dan kontra di kalangan jurnalis Timor-Leste. Jelas, bukan pembentukan Dewan Pers yang menjadi persoalan, tetapi yang dipersoalkan adalah komposisinya.

Komposisi Dewan Pers yang akan beranggotakan lima orang itu sedang menjadi polemik dan menjadi bahan perdebatan di kalangan jurnalis di Negara baru itu. Independensi Anggota Dewan Pers dalam hal penanganan sengketa antara media dan para politisi dipertanyakan. Bagaimana tidak, karena dua orang calon anggota dewan pers akan dinominasikan oleh Parlamen untuk mewakili publik. 

Karena bisa jadi, dua orang yang akan dipilih ini adalah orang-orang titipan dan memiliki hubungan politik dengan partai politik tertentu. Tentu, kekawahtiran itu muncul karena kemungkinan adanya conflict of interest ketika Dewan Pers itu menyelesaikan sengketa yang melibatkan anggota Parlamen dan aggota pemerintah yang diakibatkan oleh pemberitaan pers. TVTL [public tv] memberitakan bahwa Presiden Timor-Leste Press Union (TLPU), Jose Belo mengatakan bahwa mereka tidak akan tunduk pada Dewan Pers karena menurut mereka, Dewan Pers itu hanya akan mengikuti kemauan para politisi yang memilihnya. 

Menurut penulis, Seharusnya komposisi itu betul-betul merepresentasikan jurnalis Timor-Leste, dalam artian lima orang itu tidak boleh dipilih oleh politisi. Karena para anggota Dewan Pers itu tidak mungkin akan benar-benar independen ketika menyelesaikan persoalan delik pers akibat pemberitaan media. Isu pembentukan Dewan Pers itu mesti didiskusikan secara mendalam lagi dengan pihak Parlamen sehingga membuka peluang baru.

Pendapat yang berbeda juga dimunculkan oleh Presiden Asosiasi Jurnalis Timor Loro Sa’e (AJTL), Tito Filipe. Menurutnya, para jurnalis yang dibawah kendalinya tidak perlu khawatir karena segala sesuatunya akan diatur dalam Undang-Undang. Menarik untuk dibahas dan dikombinasikan dengan usulan dan masukan dari Profesor Bagir, Pak Priambodo dan Pak Atmakusuma sebagai jawaban dan sekaligus sebagai pencerahan untuk semua pihak yang berperan penting dalam proses pendirian Dewan Pers Timor-Leste. 

Mereka mengusulkan agar Dewan Pers dan Undang-Undang Pers Timor-Leste itu lebih baik daripada Dewan Pers dan Undang-Undang Pers yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Menurut mereka, Timor-Leste seharusnya mempelajari kelemahan dan kekurangan Dewan Pers dan Undang-Undang Pers Indonesia No 40 Tahun 1999 serta referensi bagus dari negara-negara lain untuk membuat Undang-Undang dan mendirikan Dewan Pers yang lebih baik dan independen.

Karena kebebasan pers di Timor-Leste itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan didukung pula oleh pernyataan-pernyataan nyata dari para pemimpin Negara itu, seperti Xanana Gusmao dan Ramos Horta yang secara terbuka mendukung kebebasan pers. Para pendukung kebebesan pers internasional itu juga berpendapat bahwa anggota Dewan Pers tidak semestinya dipilih oleh Parlamen karena anggota Dewan Pers bukanlah jabatan politis atau posisi karir dalam sebuah institusi Pemerintah. 

Biarlah para jurnalis dan organisasi media menominasikan orang-orang terpercaya mereka karena Dewan Pers adalah pranata sosial bukan institusi pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan dan kekuasaan. Dewan Pers harus betul-betul independen karena salah satu funsginya adalah menjamin kebebasan pers dari pengaruh politik dan pengaruh ekonomi serta ancaman-ancaman dari pihak tertentu.

Pengertian independen, tidak hanya bebas dari pengaruh lembaga-lembaga politik, tetapi juga pengisian jabatan anggota Dewan Pers. Anggota Dewan Pers yang mempunyai hubungan tertentu dengan pihak-pihak yang berkuasa atau lembaga ekonomi tertentu juga berdampak pada independensi Dewan Pers dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjaga etik dan mediator untuk penyelesaian delik pers sebelum sebuah kasus dibawah ke pengadilan.  Ini terkesan bahwa pendirian Dewan Pers Timor-Leste itu adalah politisasi terhadap pranata media yang seharunya betul-betul independen dari pengaruh apapun. 

Bila dicermati, Dewan Pers Indonesia terdiri dari Sembilan anggota yang datang dari berbagai unsur. Unsur pers tiga orang, yang mewakili perusahaan pers tiga, dan representasi masyarakat (public) juga tiga, sehingga secara matematis totalnya adalah Sembilan orang. Hebatnya adalah Sembilan orang anggota Dewan Pers itu tidak dinominasikan oleh Parlamen, tetapi dinominasikan oleh organisasi pers. Hal ini dilakukan demi menghindari segala macam bentuk campur tangan dari pihak tertentu dalam hal penanganan delik pers.  Calon-calon terpilih diangkat berdasarkan keputusan presiden untuk masa jabatan tiga tahun.

Para anggota ini dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan atau paling lama enam tahun. Menurut Undang-Undang Pers Indonesia no 40 Tahun 1999, Sumber pembiayaan Dewan Pers Indonesia berasal dari organisasi pers, perusahan pers dan juga bantuan dari Negara serta bantuan lain, tetapi tidak mengikat. Artinya walaupun Dewan Pers mendapatkan sedikit dana dari Negara untuk menjalankan fungsi operasionalnya, tetapi tetap independen. 

Dekrit Pemerintah Timor-Leste No. 25/2015, Pasal 15 menyatakan bahwa Dewan Pers Timor-Leste terdiri dari lima anggota yang dipilih berdasarkan Udang-Undang Pers yang telah disahkan oleh presiden republik. Dua orang dari unsur pers, satu orang mewakili pemilik perusahaan pers dan dua orang lainnya dipilih oleh Parlamen untuk masa jabatan empat tahun. Anggota Dewan Pers Timor-Leste juga dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan atau paling lama delapan tahun. Undang-Undang Pers dan Dekrit Pemerintah juga menyebutkan pembiayaan Dewan Pers itu datang dari Negara.

Dewan Pers bisa mangajukan rencana anggarannya ke kementrian yang menaunginya. Pembiayaan Dewan Pers juga bisa datang dari sumber lain, seperti dana bantuan dan juga sumbangan lain sepanjang tidak mempengaruhi independensi Dewan Pers itu sendiri. Kemudian muncul pertanyaan, apakah Dewan Pers Timor-Leste itu suatu pranata sosial ataukah institusi Negara, seperti CNE [Komisi Pemilihan Nasional] atau KAK [Komisi Anti-Korupsi]? Jika semua pembiayaan dan fasilitas Dewan Pers itu dari anggaran Negara maka bisa jadi seperti itu.

Persoalan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat pers Timor-Leste menjadi tantangan besar, sehingga susah mengikutsertakan mereka dalam pembiayaan Dewan Pers dan ini berdampak pada karakter organisasi itu sendiri. Penulis berharap dua orang anggota Dewan Pers yang dinominasikan oleh Parlamen adalah orang-orang handal yang sudah dikenal di kalangan pers Timor-Leste dan juga pernah menjadi wartawan dan aktivis, sehingga mereka telah mengenal seluk-beluk persoalan pers Timor-Leste. 

Penulis adalah alumni Lembaga Pers Dokter Soetomo 

(LPDS), Jakarta dan Alumi International  

Institute of Journalism (IIJ) of GIZ

Contact: 77254078, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (BT)